Posted by: dombatasik | August 17, 2010

Jepretan Pembibitan Jilid I – Mitra di Cibuntu

Kandang milik Mang Sahmid (Peternak Mitra) di Cibuntu

Delegasi SAMA Ternak berpose bersama Mang Sahmid di dekat kandang…

Inilah dombanya….

woooowww sinar matamu…. tajam sekali coy…

Medan jalan menuju kandang Mang Sahmid.

Leueur pisaaaannnn euy…

Posted by: dombatasik | August 17, 2010

Domba dan Kambing Di Indonesia: Potensi, Masalah dan Solusi

Domba dan Kambing di Indonesia: Potensi, Masalah dan Solusi


Denie Heriyadi

Staf Pengajar pada Fakultas Peternakan Unpad & Litbang HPDKI Jabar

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pertanian dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi, senantiasa didorong untuk mewujudkan perekonomian nasional yang sehat, hal ini tercermin dari visi yang telah ditetapkan oleh Departemen Pertanian, sedangkan dalam misi pembangunan peternakan antara lain adalah memfasilitasi penyediakan pangan asal ternak yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitasnya, memberdayakan SDM agar menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi, menciptakan peluang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, membantu menciptakan lapangan kerja, dan melestarikan serta memanfaatkan sumberdaya alam pendukung peternakan (Departemen Pertanian, 2001).

Salah satu komoditas perternakan yang memenuhi kriteria seperti pada visi daan misi di atas antara lain komoditas domba dan kambing. Keragaman wilayah di muka bumi menyebabkan begitu banyak bangsa ternak yang tersebar di seluruh dunia. Sampai saat ini tercatat 244 bangsa domba yang telah diidentifikasi dengan cukup baik dan dari 300 bangsa kambing yang tercatat, 81 bangsa kambing telah teridentifikasi dengan baik sehingga dari performa fisik dapat dibedakan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya (Heriyadi, dkk., 2002).

Beberapa bangsa domba dan kambing tersebut terdapat telah berkembangbiak dengan baik pada berbagai kondisi dan wilayah di Indonesia. Secara umum komoditas domba dan kambing terdistribusi di berbagai pulau atau provinsi di seluruh wilayah Indonesia atau minimum menyebar di 11 provinsi di seluruh Indonesia. Luasnya penyebaran populasi komoditas domba dan kambing tersebut membuktikan bahwa berbagai wilayah di tanah air memiliki tingkat kecocokan yang baik untuk pengembangan, baik kecocokan dari segi vegetasi, topografi, klimat, atau bahkan dari sisi sosial-budaya daerah setempat.

Lokasi penyebaran kambing sangat cocok bila dikembangkan di Provinsi Jawa Tengah, pada provinsi tersebut populasi kambingnya adalah yang paling tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia (3.033.952 ekor), dan domba sangat cocok bila dikembangkan di Provinsi Jawa Barat, karena populasi domba di Provinsi Jawa Barat adalah yang paling tinggi di Indonesia yaitu sebanyak 4.221.806 ekor atau mencapai 55,9 % populasi domba nasional (Statistik Peternakan, 2006).

Berdasarkan data yang diolah dari Departemen Pertanian (2003), terungkap bahwa daerah yang populasinya paling padat dan cocok untuk mengembangkan kambing dan domba sebagai sumber bibit dan bakalan untuk komoditas :

(1)    Kambing secara berturut-turut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darusallam, dan Sulawesi Selatan.

(2)    Domba secara berturut-turut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Nanggroe Aceh Darusallam.

Upaya pengembangan komoditas ternak apapun, termasuk pengembangan dan peningkatan produktivitas domba dan kambing, tidak terlepas dari visi pembangunan sektor pertanian dan misi pembangunan peternakan yang telah ditetapkan sebagai arah dalam upaya pengembangan setiap komoditas ternak.

1. KONDISI KEKINIAN DOMBA DAN KAMBING, POTENSI DAN MASALAHNYA

1.1 Kondisi Kekinian Domba dan Kambing

Perkembangan peternakan domba dan kambing (doka) sampai saat ini relatif jalan di tempat, perkembangan produksi dan produktivitasnya hampir tidak mengalami kemajuan berarti, hal ini diduga akibat pola pemeliharaannya yang masih bersifat tradisional dengan skala pemilikan yang kecil (small holders), sehingga doka kebanyakan dipelihara apa adanya tanpa suatu perencanaan yang jelas untuk lebih berkembang, lebih produktif, dan lebih menguntungkan, di samping itu jumlah pemotongan doka termasuk domba dan kambing betina produktif untuk kebutuhan lokal pun cukup tinggi, sehingga bila produktivitasnya tidak ditingkatkan dan dikembangkan secara komersial dan dalam skala yang besar, dihawatirkan akan terjadi pengurasan populasi domba dan kambing nasional, karena perkembangan populasi doka tidak sejalan dengan meningkatnya permintaan akan doka dan perkembangan populasi penduduk.

Populasi domba dan kambing di Indonesia saat ini mencapai 19 347 475 ekor, terdiri atas domba sebanyak 7.549 .316 ekor dan kambing 11.798.159 ekor, sedangkan populasi domba di Jawa Barat mencapai 4.221.806 ekor (55,92 % populasi nasional) dan kambing berjumlah 1.148.547 ekor dan pemotongan domba yang tercatat di Jawa Barat pada Tahun 2006 mencapai 3.343.365 ekor, sedangkan kambing sebanyak 444.969 ekor (Statistik Peternakan, 2006).Artinya permintaan daging domba di Jawa Barat sangat tinggi dan nyaris menguras populasi yang ada pada tahun berjalan, bila hal ini tidak segera diantisipasi bukan tidak mungkin lambat laun domba akan punah dari bumi Jawa Barat, walau pun domba-domba lokal di Jawa Barat termasuk Domba Garut dikenal sebagai domba yang paling prolifik di muka bumi. Kondisi ini dihawatirkan diperparah oleh sulit tercapainya PSDS 2010 (Program Swasembada Daging Sapi 2010).

Saat ini, diperkirakan kemampuan produksi daging sapi di dalam negeri baru mampu memberikan kontribusi sekitar (70-75) % terhadap kebutuhan nasional, padahal PSDS 2010 yang telah dicanangkan oleh Pemerintah menuntut peran produksi daging sapi dalam negeri untuk memberikan kontribusi sebesar (90-95) %. Bila sampai Tahun 2010 terjadi kekurangan pasokan daging sapi dipasaran, sedikit banyak akan berimbas pula pada peningkatan konsumsi daging doka, walau pun untuk daging doka terdapat pangsa pasar yang spesifik. Saat ini pangsa pasar daging doka di Indonesia tergolong sangat rendah atau hanya sebesar 5 %, daging unggas 56 % , daging sapi 23 %, daging babi 13 %, daging lainnya 3 % (Ditjen Peternakan, 2006).

1.2 Potensi yang Mungkin Dikembangkan dan Peluang Pasar

Potensi untuk mengembangkan domba dan kambing di Indonesia sangat terbuka lebar, karena kurang lebih 30 persen kebutuhan pangan dan pertanian dipenuhi oleh ternak, sehingga keberadaan ternak menjadi sangat strategis dalam hidup dan kehidupan manusia. Pengembangan potensi tersebut sebenarnya sangat terbuka lebar, hal ini didukung oleh:

(1) Sumber Daya Manusia, seperti Ilmuwan dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, balai-balai penelitian,

(2) Kelembagaan yang terkait dengan domba dan kambing, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Balai Embrio Transfer (BET), Balai Inseminasi Buatan (BIB), dan Satker Dinas Peternakan, Peternak dan Kelompok Peternak domba dan kambing, Organisasi Profesi (HPDKI, PG30), pasar doka baik di dalam maupun luar negeri,

(3) Potensi Sumber Daya Genetik Ternak (SDGT), seperti ketersediaan plasma nutfah potensial sebagai bibit (Domba Garut, Domba Ekor Gemuk, Domba Ekor Tipis, Kambing Peranakan Ettawa, dll), Kemajuan ilmu pemuliaan (seleksi, culling, replacement, persilangan, dan rekayasa genetika), Kemajuan industri obat-obatan ternak, dukungan peternakan rakyat dan kelompok peternak dalam produksi bibit sebar dan bibit induk, daya dukung perkebunan-perkebunan, lahan-lahan kritis, areal kehutanan, lahan-lahan pangonan, yang dapat dijadikan basis ekologi peternakan domba dan kambing.

Potensi tersebut di atas perlu diperhatikan secara terintegrasi sehingga dapat diperoleh manfaat produksi dan manfaat ekonomi secara maksimum. Peluang pasar untuk doka di dalam negeri sangat terbuka lebar, hal ini tersirat dari besarnya permintaan dan data pemotongan doka di Jawa Barat, baik pemotongan yang tercatat maupun yang tidak tercatat untuk kebutuhan konsumsi, kebutuhan Iedul Qurban, maupun untuk Aqiqah.

Potensi pasar ini akan terus berkembang sejalan dengan pesatnya pertambahan penduduk (saat ini penduduk di Indonesia telah mencapai 225 juta orang dan diproyeksikan akan mencapai 234 juta orang pada Tahun 2010, di samping itu peningkatan pendapatan, peningkatan kesadaran akan pentingnya gizi asal protein hewani, kesadaran masyarakat akan pentingnya lamb untuk meningkatkan kecerdasan balita, termasuk campur tangan pemerintah untuk membuka dan memperluas peluang pasar di dalam negeri, akan semakin membuka pasar domba dan kambing di dalam negeri.

Konsumsi daging domba dan kambing di Indonesia sampai saat ini hanya mencapai 0,24 g (Data Diolah, 2008), sedangkan data konsumsi daging doka di beberapa negara maju adalah sebagai berikut Jerman 3,33 g, Rusia 3,36 g, Cina 6,39, Perancis 13,89, Inggris 16,94, Yunani 38,61, Australia 52,50 g, dan yang tertinggi adalah New Zealand yaitu 81,11 g (Anonimous, 2000). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kemajuan suatu negara memiliki korelasi yang positif dengan konsumsi daging doka, artinya semakin maju suatu negara semakin besar pula kebutuhan daging dokanya.

1.3 Kebutuhan Domba dan Kambing untuk Kurban

Makna kurban untuk umat Islam adalah prosesi penyembelihan ternak untuk mendekatkan diri pada Allah SWT dengan syarat-syarat dan tatacara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah. Jadi pelaksanaan qurban semata-mata hanya untuk meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri pada Allah SWT, hal ini sesuai dengan dengan firmanNya dalam QS Al-Hajj:37 yang menyatakan bahwa daging-daging dan darah (hewan kurban) itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridloan) Allah, tetapi ketaqwaan kamulah yang mencapainya.

Selanjutnya dalam suatu hadits dinyatakan bahwa Tidak ada satu pun perbuatan manusia yang paling disukai Allah SWT pada Hari Raya Iedul Adha selain berkurban. Sesungguhnya darah yang mengalir itu akan lebih cepat sampai kepada Allah SWT sejak darah itu jatuh di permukaan bumi (HR At-Tirmizi dan Ibnu Majjah).

Atas dasar firman dan hadits yang telah disebutkan di atas dapat diprediksi bahwa dengan semakin bertambah umat Islam di Indonesia dan sejalan pula dengan meningkatnya ketaqwaan serta meningkatnya perekonomian umat, maka kebutuhan hewan kurban akan meningkat secara linear atau dapat dikatakan bahwa bahwa peningkatan populasi penduduk yang beragama Islam akan meningkatkan kebutuhan hewan kurban dalam situasi ekonomi yang kondusif.

Sebagai gambaran berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan DKI Jakarta, jumlah pemotongan doka di Jakarta saat Hari Raya Iedul Adha 2006 adalah sebanyak 1.721 ekor (domba) dan 40.043 ekor (kambing), di samping itu dipotong pula 5.048 ekor sapi dan 151 ekor kerbau, sedangkan prediksi untuk tahun 2007 adalah 2.000 ekor domba dan 60.000 ekor kambing, 6.000 ekor sapi, dan 200 ekor kerbau (data realisasi pemotongan untuk Tahun 2007 belum diperoleh).

Data tersebut merupakan gambaran kebutuhan hewan kurban yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, khususnya gambaran untuk daerah pantura, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur, sedangkan untuk daerah Jawa Barat ternak yang dijadikan hewan kurban lebih banyak domba dibandingkan kambing. Hal ini terkait dengan kebiasaan dan preferensi umat di daerah masing-masing, namun secara umum jumlah tersebut dapat merepresentasikan jumlah ruminansia kecil (doka) yang dipilih sebagai hewan kurban.

1.4 Ancaman-ancaman bila Domba dan Kambing Tidak Digarap Serius

Indonesia memiliki keragaman plasma nutfah domba dan kambing yang potensial dan cukup banyak untuk dikembangkan dan dimanfaatkan agar diperoleh manfaat ekonomi bagi masyarakat, di antara plasma nutfah tersebut yang memiliki potensi ekonomi antara lain Domba Garut, Domba Ekor Gemuk, Domba-domba komposit, Kambing Peranakan Ettawa, dan doka lokal dari berbagai daerah di wilayah Indonesia.

Keberadaan plasma nutfah potensial tersebut sampai saat ini masih kurang digarap secara serius, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan peternak yang memeliharanya, kesinambungan dan keberlanjutan usaha doka, serta untuk melindungi dan menyelamatkan plasma nutfah asli Indonesia, sementara itu permintaan akan doka terus meningkat, pemotongan doka sering kurang terkendali yang terbukti dengan tingginya angka pemotongan doka betina produktif, sehingga peluang-peluang tersebut justru dapat menjadi bumerang, karena dapat pula berpotensi menjadi sumber pengurasan doka dan plasma nutfah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan terancamnya kepunahan 30 % bangsa ternak di muka bumi seperti yang dilansir oleh FAO, diduga 1 spesies atau bangsa ternak punah setiap 5 hari, dan kepunahan tersebut setengahnya atau 50 % terjadi dinegara-negara berkembang. Atas dasar itu pula pada Tanggal 7 September FAO mengeluarkan deklarasi di Switzerland yang dikenal dengan Deklarasi Interlaken, yang bertujuan untuk penyelamatan dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik ternak yang ada di dunia dan dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan pendukung pertanian, agar keamanan pangan dunia dapat terjamin, mengakui State of the world’s animal genetic resources, kajian mendalam tentang sumber daya genetik ternak dan menyiapkan Global Plan of Action for Animal Genetic Resources.

2. SOLUSI DAN MODEL USAHA YANG TEPAT

2.1 Model-model Pengembangan Domba dan Kambing

Rancangan pembangunan dan pengembangan pembibitan doka di Indonesia, sangat bergantung atas pengembangan industri benih (mani dan mudigah) dan bibit doka (bakalan doka pada umur tertentu) yang bersumber dari dalam negeri. Hal ini berusaha dicapai melalui visi perbibitan peternakan, yaitu tersedianya berbagai jenis bibit dalam jumlah dan mutu yang memadai serta mudah diperoleh, pelaksanaannya dikejawantahkan dalam dan misi sebagai berikut :

(1) menyediakan bibit yang berkualitas dalam jumlah yang cukup,

(2) mengurangi ketergantungan impor bibit ternak,

(3) melestarikan dan memanfaatkan bangsa ternak setempat, serta

(4) mendorong pembibitan-pembibitan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Usaha dalam meningkatkan mutu genetik ternak perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan, kualitas mutu genetik ternak akan sangat terkait dengan produktivitas dalam usaha di bidang peternakan, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan nilai rata-rata sifat produktif (sifat yang dikehendaki) yang dimiliki oleh sekelompok ternak.

Strategi pengembangan kelembagaan perbibitan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian (2003), adalah berupaya untuk membentuk dan memberdayakan berbagai kelembagaan penunjang produksi bibit ruminansia, antara lain adalah :

(1) Secara konsisten memperbaiki kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan ternak ke arah komersialisasi dan privatisasi, sehingga UPT perbibitan ruminansia dapat menghasilkan bibit ternak yang berkualitas,

(2) Mengembangkan kelembagaan penangkar bibit ternak rakyat yang dilaksanakan oleh masyarakat peternak sendiri, dengan pola dasar semacam VBC (Village Breeding Center).

2.2 Model dan Skala Usaha yang Ekonomis

Usaha peternakan doka terkait dengan pasar kurban dan aqiqah pada dasarnya dibagi dalam dua jenis usaha, pertama adalah usaha penyediaan bibit atau bakalan dan usaha penggemukan doka. Secara umum semua usaha pembibitan baik pembibitan domba maupun kambing, keduanya sama-sama tidak menguntungkan karena usaha pembibitan tersebut memerlukan biaya yang besar, resiko yang tinggi, dan tidak quick yielding. Oleh karena itu usaha pembibitan ternak sebaiknya dikelola oleh pemerintah atau swasta yang kuat dari segi permodalan dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi.

Peternak doka small holders yang melakukan pembibitan dalam skala rumah tangga sering tidak merasakan rugi, karena pemeliharaan yang dilakukan masih bersifat tradisional yang sering tidak memperhitungkan faktor-faktor produksi, sehingga kerugian yang terjadi tidak dirasakan secara langsung oleh Peternak, namun bila diperhitungkan secara ekonomis usaha pembibitan tersebut akan terlihat merugi. Penggemukan doka sebenarnya dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan usaha, dan bila dikelola dengan cermat dapat menghasilkan keuntungan yang lumayan. Tentu saja dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti pemilihan bakalan, pemberian pakan, manajemen pemeliharaan, pertimbangan kesehatan ternak, dan penguasaan pasar yang baik, termasuk pertimbangan waktu yang tepat dalam menjual doka.

Saat menghadapi Hari Raya Iedul Qurban adalah salah satu waktu yang baik untuk mengusahakan penggemukan doka, karena pasar dan harga akan sangat kondusif untuk iklim usaha. Skala usaha yang menguntungkan untuk penggemukan doka pada dasarnya semakin banyak doka yang dipelihara akan semakin ekonomis usaha tersebut.

Berikut ini adalah perhitungan sederhana untuk skala pemeliharaan 30 ekor domba lokal, dengan asumsi-asumsi pemeliharaan sebagai berikut: mortalitas 5 %; luas kandang 22,5 m2 untuk masa pakai 10 tahun biaya pembuatan per m2 adalah Rp 250.000,00; lama penggemukan 4 bulan; BB awal bakalan 23 kg dengan harga Rp 23.000,00/kg; ADG 80 g; konsentrat 200 g/ekor/hari dengan harga konsentrat Rp 1.200,00/kg; tenaga kerja 1 orang dengan gaji Rp 750.000,00/bulan; harga jual domba Rp 30.000,00/kg hidup; faeces yang dihasilkan 22,5 kg/hari dengan harga jual Rp 200,00.

Atas dasar sumsi-asumsi tersebut di atas, akan dikeluarkan (1) Biaya Tetap (investasi) untuk penyusutan kandang, peralatan, sewa kendaraan, dan biaya tidak terduga sebesar Rp 837.500,00. (2) Biaya Variabel untuk pembelian domba bakalan, konsentrat, tenaga kerja, listrik, air, komunikasi, dan overhead cost sebesar Rp 20.734.000,00. (3) Pendapatan dari penjualan domba dan faeces sebesar Rp 28.413.000,00.

Berdasarkan pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam usaha penggemukan domba lokal tersebut, diperoleh laba usaha sebagai berikut : Laba Usaha = Rp 28.413.000,00 – (Rp 837.500,00 + 20.734.000,00)

= Rp 28.413.000,00 – Rp 21.571.500,00 = Rp 6.841.500,00/periode.

Laba usaha tersebut tentu saja masih dapat ditingkatkan bila peternak memilih bakalan yang memiliki ADG di atas 80 g, seperti Domba Garut, DEG, atau Domba-domba komposit dan memiliki keterampilah khusus dalam menjual domba hasil penggemukannya. Selamat mencoba.

DAFTAR BACAAN

Anonimous. 2000. MEAT, International Magazine, Volume 10.

Departemen Pertanian. 2001. Kebijakan Umum Pembangunan Sistem Agribisnis Peternakan 2000-2004. Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI. Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan. Jakarta.

Departemen Pertanian. 2003. Pengembangan Industri Benih dan Bibit Peternakan di Indonesia. Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan Direktorat Perbibitan. Jakarta.

Heriyadi, D. 2002. Sistem Perbibitan Ternak Ruminansia. Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Bandung.

FOA. 2007. Animal Genetic Resources International Conference. 3-7 September 2007. Agricultural Department. Animal Production and Health Division.

Interlaken Switzerland. http://www.fao.org/AG/AGAINFO/Programmes/en/genetics/ITC_press.html – 27k. Diakses Tanggal 15 Januari 2008.

Statistik Peternakan. 2006. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat. Bandung.

Sumber: Majalah TROBOS No 101 Februari 2008 Tahun VIII

Posted by: dombatasik | August 17, 2010

Jepretan Pembibitan Jilid I – Mitra di Cikijing

Salah satu medan menuju Petani-Peternak Mitra untuk

Pembibitan Domba di daerah Kampung Cikijing Desa Kujang.

Alhamdulillah aman,  walau kandang-kandang itu berada di kebun.

Ni dia domba-dombanya…..

Posted by: dombatasik | July 12, 2010

Menunggang Kambing

David:” Mang… yeuh embe-na … photo Mang…”

Posted by: dombatasik | July 12, 2010

Jepretan Domba 1

David Kurtubi bersama domba-domba : -)

Menggiring domba…..

Posted by: dombatasik | July 9, 2010

Jepretan Penghuni Perdana

Emmbeeeeee………….. Assalaamu’alaikum wrwb.

Posted by: dombatasik | July 9, 2010

Jepretan 3 bulan pasca kandang berdiri

Dombana mani kasep yeuh…

Ningalian naon nya?……..  :-)

“Hai Domba, Makanlah yang makanan yang halal…:-)

Kandang perdana. Alhamdulillah…

Di Saung Jaga bersama Ema tersayaaaang….

Posted by: dombatasik | July 8, 2010

Daftar Petani Mitra – Kel. A (LM)

Kelompok A (LM)

——————————————————————-

1). Mang Dede   = 2 Ekor
Alamat: Kampung Cikijing, Desa Kujang – Karangnunggal

2). Mang Usup   = 2 Ekor
Alamat: Kampung Cikijing, Desa Kujang – Karangnunggal

3). Mang Ade   = 2 Ekor
Alamat: Kampung Cikijing, Desa Kujang – Karangnunggal

4). Mang Hadri   = 2 Ekor
Alamat: Kampung Cikijing, Desa Kujang – Karangnunggal

5). Mang Dedeng   = 1 Ekor
Alamat: Kedusunan Cibungur, Desa Sarimukti – Karangnunggal

6). Mang Jajang   = 1 Ekor
Alamat: Kedusunan Cibungur, Desa Sarimukti – Karangnunggal

7). Mang Sahmid   = 2 Ekor
Alamat: Kampung Cibuntu Kedus. Mekarsari, Desa Sarimukti – Karangnunggal

8). Mang Encur   = 1 Ekor
Alamat: Kampung Babakan Kedus. Mekarsari, Desa Sarimukti – Karangnunggal

9). Mang Eman   = 1 Ekor
Alamat: Kampung Cipayung Kedus. Ps. Sabeulah, Desa Sarimukti – Karangnunggal

10). Mang Unang   = 2 Ekor
Alamat: Kampung Ps. Madang Kedus. Ps. Sabeulah, Desa Sarimukti – Karangnunggal

11). Mang Ajo   = 4 Ekor
Alamat: Kampung Situ Bedah Kedus. Ps. Sabeulah, Desa Sarimukti – Karangnunggal

Mengeluarkan Desa dari Kemiskinan

di Tengah Pertarungan yang ”Saling Meniadakan”


Sutia Budi

Dosen STIE Ahmad Dahlan Jakarta

Email: sutia_budy@yahoo.com

Abstraksi

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Secara umum, kemiskinan di semua negara terjadi di perdesaan. Kemiskinan harus dapat diakhiri walau di tengah pertarungan yang saling meniadakan (zero-sum game) antara ekonomi dan ekologi. Strategi penyadaran yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan desa dari kemiskinan adalah economy on human ecology, yaitu pola prilaku ekonomi dalam mengelola, memanfaatkan, serta mengkonsumsi sumber daya yang berdimensi ekosentrisme-humanistik. Pertarungan budaya modernism-westernism vs budaya lokal juga turut menyumbangkan kemiskinan desa. Karena itu, maka nilai-nilai luhur kehidupan sosial dalam mengelola sumber daya dan menjaga kelestarian alam perlu diinternalisasi. Proses Internalisasi budaya lokal merupakan upaya “membatinkan” local wisdom ke setiap jiwa masyarakat, sehingga terbebas dari pengaruh luar yang negative-destructive. Aspek lainnya, jargon sustainability yang selama ini melanggengkan ketergantungan masyarakat perdesaan harus segera dikoreksi. Sustainable livelihood system, sebagai sebuah derajat kesejahteraan sosial-ekonomi yang tidak berorientasikan akumulasi kapital sesaat dan mementingkan kebutuhan generasi mendatang

harus menjadi pijakan.

Kata kunci: kemiskinan, ekologi, ekonomi, zero-sum game, budaya, sustainability

I. Pendahuluan

    I.1. Latar Belakang dan Permasalahan

    Fakta-fakta kemiskinan di berbagai belahan dunia sesungguhnya cukup mencengangkan. Betapa tidak, kemiskinan terjadi tidak hanya di negara-negara dunia ketiga, melainkan juga terjadi di negara-negara yang dikategorikan sebagai negara maju. Secara umum, kemiskinan di semua negara terjadi di wilayah perdesaan. Seperti dirilis oleh http://www.world-poverty.org (2009) bahwa kemiskinan telah ada untuk waktu yang sangat lama dan bahkan menyebar hampir di seluruh dunia.

    Poverty has existed for a very long time, and to different extents remains worldwide even now in this 21st century. In primitive societies it was most often the case that everybody was equally poor, but more modern societies have generally tended to involve poverty being confined to an often substantial minority only – though this can often harm those concerned even more than universal poverty does.

    Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, The International Fund for Agricultural Development (IFAD) dalam Rural Poverty Report 2001 menulis bahwa kebijakan-kebijakan pengurangan kemiskinan harus fokus pada daerah perdesaan (www.ifad.org). Di Amerika Latin kemiskinan demikian yang luas dan kebanyakan dari mereka adalah golongan petani di perdesaan.

    Kemiskinan terjadi terutama disebabkan oleh distribusi kekayaan yang tidak adil: a) Amerika Latin juga sangat bergantung kepada Amerika Utara. Suku bunga tinggi menjadikan kredit menjadi mahal, membuat Amerika Latin sulit keluar dari kemiskinan; b) Kemiskinan di Amerika Latin diperparah oleh migrasi, konflik internal dan buruk pemerintah; c) Kemiskinan juga disebabkan oleh tekanan pertumbuhan penduduk pada saat kelangkaan sumber daya langka; d) Beberapa daerah yang rentan terhadap narkoba dan gejolak sosial politik.[1]

    Potret kemiskinan Arfika, menunjukkan bahwa sebagian besar dari negara-negara  termiskin  dunia  sekarang  berada di Afrika. Sementara itu, potret kemiskinan yang terjadi di Asia seperti paparan berikut ini[2]:

    A majority of the worlds poorest people today are in Asia – partly because it holds a majority of the world’s population. Of course some Asian countries like Japan and South Korea are not as poor as others like India and Cambodia, with Asian poverty being concentrated in South Asia.

    Potret kemiskinan di Indonesia, juga tidak jauh berbeda dengan  negara lain. Kemiskinan banyak terjadi di wilayah Perdesaan[3].

    In 2007 23.6 million rural Indonesians were living below the national poverty line, 1 million less than in 1996. Poor people represent 20 per cent of the rural population and 11 per cent of the total population. But the overall national poverty rate masks the large number of ‘near-poor’ people who live just above the poverty line and are at risk of sliding below that line into poverty.

    Perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2006 sebagai berikut:

    Data BPS 2003, mencapai 37,3 juta orang atau sekitar 17,4 persen dari penduduk Indonesia pada tahun 2003. Tabel 1. di bawah ini menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia periode 1976-2006. Dari jumlah penduduk tersebut 20,2 persen diantaranya tersebar di perdesaan, dimana secara geografis daerah perdesaan di Indonesia sebagian besar penduduknya hidup dan bermatapencaharian dari sektor pertanian. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian sebagai mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Indonesia berada dalam lingkup kemiskinan secara agroekosistem.[4]

    Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia tahun 1976-2006

    Berdasarkan Daerah Perkotaan dan Daerah Perdesaan

    Berbagai upaya untuk mengeluarkan kemiskinan di perdesaan dihadapkan pada berbagai tantangan, diantaranya meliputi; Pertama, pertarungan dua kekuatan besar yaitu kekuatan ekonomi dengan ruang ekologi dalam mekanisme yang saling meniadakan (zero-sum game). Program-program seperti mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, pemberdayaan ekonomi, membuka kesempatan kerja, industrialisasi, dan program lain yang semuanya itu berujung  pada tujuan profit-oriented, pada gilirannya berhadapan dengan ruang ekologi yang menyebabkan terkurasnya sumber daya alam dan tereksploitasinya lingkungan hidup.

    Kedua, Kemiskinan di perdesaan juga dihadapkan pada persoalan budaya. Modernism-Westernism-Eurocentrism selama ini telah menjadi tata nilai baru yang dianut negara dan masyarakatnya dalam proses pembangunan, termasuk di pedesan. Program-program yang diusung untuk memberdayakan perdesaan terjebak pada ideologi modernism-developmentalism. Akibatnya, terjadinya pergeseran tata nilai dalam masyarakat, gaya hidup masyarakat menjadi serba westernism oriented. Dampak ikutan dari kondisi tersebut adalah hilangnya modal sosial masyarakat yang sudah lama terbangun. Budaya seperti rereongan, liliuran, sabilulungan di kalangan orang Sunda sudah semakin pudar, demikian halnya terjadi di daerah lain di Indonesia. Pertarungan budaya barat dengan budaya lokal-asli berimbas pada terhambatnya upaya pengentasan kemiskinan di perdesaan, indikator-indikator kesejahteraan pun selalu disandarkan pada gaya hidup ”yang melulu” Barat.

    Ketiga, Jargon sustainability dalam melakukan berbagai program pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan, realitanya telah gagal dalam melepaskan negara dunia ketiga dari belenggu ketergantungan terhadap Barat. Pendekatan ini pun dinilai lemah dalam menahan ”syahwat intervensionisme” ekonomi dan budaya ke Indonesia. Persoalan ketergantungan semakin menggurita tatkala program semacam sustainable loan–rural financing semakin merambah perdesaan. Akhirnya, tatanan ekonomi lokal dan tata nilai budaya lokal semakin terkoyak di tengah krisis ekologi (khususnya di perdesaan) yang semakin menganga.

    Dari latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut; a) Bagaimana mengeluarkan desa dari kemiskinan di tengah pertarungan antara sistem ekonomi dan ekologi yang saling meniadakan (zero-sum game)?; b) Bagaimana mengeluarkan desa dari kemiskinan di tengah pertarungan budaya modernism-westernism versus budaya lokal?; c) Bagaimana mengeluarkan desa dari belenggu ketergantungan terhadap Barat (dengan jargon sustainability) yang memiskinkan?

    I.2. Tujuan

    Atas dasar rumusan masalah di atas, tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: a) Mencermati dan menganalisis tentang bagaimana mengeluarkan desa dari kemiskinan di tengah pertarungan antara sistem ekonomi dan ekologi yang saling meniadakan (zero sum game); b) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana mengeluarkan desa dari kemiskinan di tengah pertarungan budaya modernism-westernism versus budaya lokal-asli Indonesia. c) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana mengeluarkan desa dari belenggu ketergantungan terhadap kolonialisme Barat (dengan jargon sustainability) yang memiskinkan itu.

    I.3. Metode Analisis dan Penulisan

    Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif-eksploratif. Jhon W. Creswell (1994) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif didesain untuk terus konsisten dengan asumsi dan paradigma kualitatif. Selanjutnya, metode ini didefinisikan sebagai sebuah proses pengertian atas persoalan manusia dan sosial, didasarkan atas kompleksitasnya, potret keseluruhan, dibentuk dengan sejumlah kata, dan disikapi dalam sebuah setting sosial.

    Sementara pendekatan metode eksploratif digunakan untuk menggali berbagai permasalahan yang melingkupi keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat perdesaan.

    1. II. Tinjauan Pustaka

    Secara tektual, kemiskinan berasal dari ”miskin” yang berarti tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kemiskinan berarti keadaan miskin, yaitu situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Sementara keterbelakangan memiliki arti kelambatan dari perkembangan; ketinggalan dalam hal kemajuan. Terbelakang juga berarti tertinggal dalam hal kebudayaan.[5]

    Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini, Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective[6].

    Dharmawan (2008) mengemukakan bahwa konsep kemiskinan merupakan konsep yang dikenal dalam paradigma pembangunanisme yang gagasan historisnya datang dari sebuah upaya rekonstruksi Eropa pasca perang dunia kedua. Sebuah konsep yang kedatangannya ke Indonesia atau ke negara-negara dunia ketiga sarat dengan pemahamam “asing” terhadap masyarakat asli/tradisi (desa). Proyek-proyek penanggulangan kemiskinan dan keter-tinggalan (kontemporer) yang dijalankan sepanjang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia kemudian dikenal sebagai instrumen ”rekayasa transformasi sosial” (engineered social transformation), yang diyakini sebagai satu-satunya sistem kebenaran dalam perubahan sosial berencana (bagi perdesaan). Sebagai cara pandang yang ”asing“, ternyata upaya-upaya tersebut lebih banyak mengalami deadlock di lapangan daripada keberhasilan[7].

    Desa, hingga saat ini tetap menjadi kantong utama kemiskinan. Pada tahun 1998 dari 49,5 juta jiwa penduduk miskin di Indonesia sekitar 60%-nya (29,7 juta jiwa) tinggal di daerah perdesaan. Pada tahun 1999, prosentase angka kemiskinan mengalami penurunan dari 49,5 juta jiwa menjadi 37,5 juta jiwa. Prosentase kemiskinan di daerah perkotaan mengalami penurunan, tetapi prosentase kemiskinan di daerah perdesaan justru mengalami peningkatan dari 60% tahun 1998 menjadi 67% tahun 1999 sebesar 25,1 juta jiwa, sementara di daerah perkotaan hanya mencapai 12,4 juta jiwa (Data Bappenas, 2004). Data tersebut diperkuat laporan Kompas tahun 2004 yang menyajikan bahwa lebih dari 60% penduduk miskin Indonesia tinggal di daerah perdesaan. Dengan demikian, desa hingga sekarang tetap menjadi kantong terbesar dari pusat kemiskinan[8].

    Kemiskinan banyak ditemukan di perdesaan. di perdesaan Amerika hari ini misalnya, lebih dari satu dalam tujuh penduduk hidup dalam kemiskinan. Penyebab kemiskinan adalah kompleksitas permasalah yang saling bertautan dari karakteristik individu dan keputusan, di satu sisi, dan di sisi lain sifat masyarakat dan perekonomian  dimana orang tersebut bekerja dan tinggal. Leif Jensen, Diane McLaughlin, dan Timnya, dalam tulisannya Tantangan untuk Perdesaan di Amerika Abad 21, menunjukkan bagaimana kemiskinan muncul di daerah perdesaan dan memberikan saran tentang apa yang dapat dilakukan untuk yang menunjang pendapatan dan kesejahteraan penduduk perdesaan.[9] Berikut ini gambar yang menunjukkan tren kemiskinan di perdesaan dan perkotaan Amerika sejak tahun 1959.

    Sementara menurut Anwari (2006), kemiskinan merupakan gejala dehumanisasi paling memilukan namun sayangnya kemiskinan justru membentang di sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, tanpa bisa dibendung dan lantaran itu pula kemiskinan mengharu-biru kehidupan umat manusia. Kemiskinan merupakan horor yang menakutkan, sebab dengan kemiskinan itu tiba-tiba terbentuk sekumpulan manusia yang dikategorisasi sebagai “gugusan” kaum periferal yang termarginalkan dari dinamika sistem kemasyarakatan dalam totalitas kehidupan. Pada tingkat perkembangan literer, begitu banyak narasi yang dikonstruksikan demi mengilustrasikan duka nestapa manusia di bawah tekanan kemiskinan. Salah satu di antaranya adalah  novel Les Misérables karya tokoh gerakan Romantik Perancis, Victor Hugo (1802-1885). Inilah novel yang untuk pertama kalinya terbit pada 1862 dan merupakan prosaik penceritaan yang begitu memukau serta menggetarkan dunia estetika kesastraan berkenaan dengan kemiskinan dan ketidakadilan sosial yang bergemuruh di Perancis selama abad ke-19[10].

    Laporan The International Fund for Agricultural Development dalam Rural Poverty Report 2000/2001 menyatakan bahwa kemiskinan terbesar terjadi di perdesaan, berikut petikannya:

    ‘The majority of the world’s poor are rural, and will remain so for several decades. Poverty-reduction programmes must therefore be refocused on rural people if they are to succeed. Poverty is not gender-neutral; women enjoy less access to, and control over, land, credit, technology, education, healthcare and skilled work.

    Where Does Rural Poverty Occur?

    • Latin America: In spite of some reduction in the incidence of rural and urban poverty, poverty levels remain high. Serious inequality in the region means that poverty is substantially above official predictions.
    • Asia: Most of the world’s poor live in Asia, where rural and urban poverty have decreased. Regionwide ratios of rural-to-urban poverty have risen since 1985.
    • Africa: There has been little reduction in poverty in most of the region since the late 1970s, but the previous exceptionally high ratios of rural-to-urban poverty have fallen. The proportion of poor people is highest in sub-Saharan Africa.
    • Middle East and North Africa: Prosperity is increasingly threatened by growing income inequality and potential civil strife.
    • Europe and Central Asia: Poverty is increasing rapidly. In countries of the former Soviet Union, the number of poor has more than tripled.

    Dalam penyelesaian persoalan-persoalan ekonomi, seperti masalah kemiskinan, perlu didekati oleh pendekatan ekologi-ekonomi (Ecological-Economics Approach). Karena pada faktanya, kerusakan ekologi banyak menyebabkan kemiskinan di Indonesia, khususnya di perdesaan. Pendekatan Ecological-Economics berbeda dengan pendekatan ekonomi konvensional dan pendekatan ekologi konvensional dalam artian:1) Lingkup persepsinya yang sangat luas terhadap permasalahan yang dihadapi; dan 2) Pentingnya interaksi  atara lingkungan dan ekonomi.[11]

    Soemarno (2004) menjelaskan, Pendekatan Ecological-Economics mengkaji  human-economy sebagai bagian dari keseluruhan sistem yang lebih luas, yaitu keseluruhan jaringan interaksi-interaksi antara sektor-sektor ekonomi dan sektor-sektor ekologi. Primary macro goal dari Ecological-Economics adalah keberlanjutan sistem ekonomi-ekologis, sedangkan Primary micro goals nya  harus disesuaikan dengan sasaran-sasaran dari sistem yang bersangkutan.

    Karena sedemikian peliknya menurut Anwari (2006), maka kemiskinan merupakan tragedi yang bercorak multidimensional. Pada derajat tertentu kemiskinan memiliki kaitan konteks dengan dimensi-dimensi kultural dalam kehidupan masyarakat, seperti menguatnya orientasi dan pandangan dunia (Weltanschauung) fatalistik dalam menjalani kehidupan. Pada titik ini, kemiskinan dimengerti sebagai takdir yang tak dapat dilawan. Perjuangan ke arah pembebasan diri dari diterminasi kemiskinan lantas berhadapan dengan kendala-kendala kultural. Sehingga, hanya dengan transformasi kultural kemiskinan dapat dientaskan. Inilah yang oleh Soedjatmoko (1984) dibahasakan dengan kalimat: ”pembangunan ekonomi sebagai masalah kebudayaan”.[12]

    Sarbini Sumawinata (2004:168) juga mengemukakan bahwa arah baru pengentasan kemiskinan yang mengkombinasikan pendekatan kultural dan struktural adalah dengan menempatkan manusia dalam pusat permasalahan, maka masalah struktural pun harus kita kaitkan dengan manusia. Dalam arti, masalah struktural, khususnya yang membawa kemiskinan pada rakyat, akan mendapat curahan perhatian terbesar. Kemiskinan struktural yang kita warisi dari zaman kolonial dan sejarah dengan jelas membuktikan bahwa ini disebabkan oleh kedatangan kapitalisme dalam bentuk kolonalismenya, dan dapat diberantas dengan menelusuri sejarah kemerdekaan republik, perombakan struktur merupakan faktor yang relatif kecil dan tak terlalu menguntungkan.[13]

    Salah satu pendekatan dalam penangulangan kemiskinan adalah pendekatan sistem penghidupan (livelihood system). Dharmawan (2008), mengemukakan bahwa pembangunan pertanian-perdesaan yang dipandu oleh ideologi sustainability ini, sangat jelas memberikan flatform tidak saja bagi kepentingan ekonomi-survival namun juga berjalannya mekanisme demokratisasi perdesaan melalui penguatan kedaulatn civil society serta kemandirian lokal dalam mengelola sepenuhnya sumber daya alam yang dimilikinya sesuai dengan etika ekosentrisme. Kesejahteraan sosial-ekonomi yang diperjuangkan dalam konsep sustainable development ideology adalah apa yang dikenal kemudian dengan sustainable livelihood system[14].

    III. Kerangka Teoretikal

    Persoalan kemiskinan tidaklah homogen, oleh karena itu hendaknya tidak melakukan generalisasi dalam cara penanggulangannya. Anugrah dan Suryani (2009) mengemukakan bahwa permasalahan kemiskinan perdesaan secara spesifik dalam kegiatan pertanian sangat beragam berdasarkan agroekosistem maupun usahatani yang dilakukan. Maka upaya ke arah pemahaman akar kemiskinan itu sendiri merupakan prasyarat utama dan penting untuk dilakukan. Adanya kecenderungan pemaksaan program-program pengentasan/penanggulangan kemiskinan yang bersifat general dimana semua permasalahan kemiskinan dianggap sama pada setiap daerah/agroekosistem, sudah saatnya tidak dijadikan alat untuk mempercepat upaya pengentasan secara nasional dan tidak lagi populis untuk dilakukan pada upaya pembangunan ke depan. Konsep pemberdayaan dan model partisipatif yang bersifat bottom up dimana masyarakat petani sebagai subjek kemiskinan sudah sepantasnya diakomodasikan dalam perencanaan-perencanaan pembangunan pertanian di masa yang akan datang melalui hasil analisa kebutuhan petani/masyarakat miskin itu sendiri, lingkungan agroekosistem serta lingkungan luar lain yang mendukung akses pembangunan wilayah miskin itu sendiri.

    Nilai-nilai kemanusiaan semestinya melekat dalam ilmu ekonomi, sehingga melahirkan prilaku ekonomi yang berdimensi ekologi, sarat dengan etika ekosentrisme. Senada dengan itu, Allen (2008) yang menyatakan bahwa:

    The emphasis on human ecology combined with economics brings the “humanities” as well as the physical science-based field of ecology to the study of economics, and the framework is thus broader than ecological economics. For example, as argued in Chapter 9, ideologies and “ways of being” (as defined through fields such as philosophy, psychology, sociology, religious studies, literature, etc.) are important structural components of the economic system, and they are not given sufficient attention within the fields of ecology, economics, or ecological economics – although a recent article in Ecological Economics did call for greater attention to the role of ideology and values (Söderbaum, 1999). Clearly the field of ecological economics could give greater importance to the role of intangible beliefs, values, various social constructs, etc., and how these intangible conditions co-evolve with tangible resources and populations, as per Norgaard (1994), but then, what we would seem to have is “a human ecology approach to economics,” or “human ecology economics” rather than ecological economics.[15]

    Persoalan kemiskinan tidaklah lepas dari aspek lain dalam kehidupan, terlebih aspek sosial budaya. Bakir Ihsan (2007) mengemukakan bahwa selama ini, persoalan kemiskinan cenderung diletakkan sebagai realitas yang taken for granted. Ia seakan terlepas dari realitas lain yang sesungguhnya memiliki garis senyawa dengan eksistensi kemiskinan, yaitu eksistensi orang-orang kaya. Hal itu menarik untuk ditelaah karena menurut hasil riset yang dilakukan Merrill dan Capgemini yang dilansir di Hong Kong (16/10), Indonesia negara dengan pertumbuhan jumlah orang kaya tertinggi ketiga (16,0%) di kawasan Asia-Pasifik setelah Singapura dan India. Bahkan, pertumbuhan orang kaya Indonesia hampir dua kali pertumbuhan global yang hanya 8,3%. Fakta itu sejatinya menjadi pintu masuk untuk melihat sejauh mana korelasi antara tumbuhnya orang kaya dan eksistensi kemiskinan.

    Sayogyo pernah menyatakan bahwa persoalan ekonomi erat dengan persoalan Budaya. Jika budaya sebuah negara itu baik, maka akan baik pula ekonominya. Sebaliknya, jika budayanya tidak baik, maka ekonominya pun tidak akan baik.[16]

    Suharjito, et. All. (2003) memaparkan hasil penelitiannya tentang Struktur Pendapatan Petani dari Repong Damar di Krui, Lampung, bahwa pengambilan keputusan petani dalam pengusahaan agroforestri tidak selalu didasarkan kepada pertimbangan finansial atau dengan kata lain pertimbangan finansial tidak selalu menjadi aspek nomor satu dalam pengambilan keputusan tetapi ada aspek sosial budaya yang lebih dominan. Walaupun pendapatan terbesar dari Repong Damar adalah pada fase penanaman lada, namun masyarakat Krui tidak lantas memilih untuk menanam lada saja secara monokultur yang sebenarnya lebih menguntungkan. Hal ini dipengaruhi ada faktor-faktor sosial budaya yang mendorong masyarakat untuk membangun Repong Damar, di antaranya adalah adanya rasa kebanggaan apabila seseorang dapat mewariskan Repong Damar kepada anak cucunya. Pemenuhan kebutuhan jangka panjang merupakan salah satu alasan petani menanam pohon. Produksi pohon yang dapat diambil secara kontinyu sangat cocok sebagai ‘tanaman pensiun’. Adanya tanaman pensiun ini membuat mereka lebih percaya diri, karena mereka tidak akan tergantung pada orang lain di masa tua mereka.

    Dalam upaya menanggulangi kemiskinan di perdesaan, Dharmawan (2008) menawarkan kerangka pemikiran yang diadaptasi dari Farrington et.al. (1999) dalam pendekatan sustainable livelihood system bagi penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Gambar berikut ini memperlihatkan Sustainable Livelihoods Framework.

    Keterangan:

    SC   : Social capital (modal sosial)                     HC  : Human capital (modal manusia)

    NC : Natural capital (modal alam)                   FC   : Financial capital (modal keuangan)

    PC   : Physical capital (modal fisik)

    Gambar 1. Sustainable Livelihoods Framework

    Dharmawan (2008) selanjutnya menjelaskan, ciri konservatisme-lingkungan dalam pendekatan ini adalah diletakannya natural capital (modal alam) sebagai entitas modal yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan. Sementara ciri populisme ditunjukkan oleh kehadiran social capital (modal sosial) dalam sistem. Tiga komponen utama dalam hal ini adalah; trust (kepercayaan), social networking (jejaring sosial) dan norm and institution (norma dan nilai berciri lokal). Ketiga bentuk modal lainnya; human capital berupa kemampuan, keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia; financial capital, dan physical capital berupa infrastruktur fisik penopang pembangunan. Kelima bentuk modal dimanfaatkan searif mungkin untuk menyongsong derajat kesejahteraan masyaraakt serta kelestarian alam.

    Dalam menjawab persoalan kemiskinan di perdesaan dengan pendekatan sustainable livelihood system, penanganan kemiskinan sarat dengan dimensi ekologi. Ideologi ekonomi dalam pendekatan ini sangat kental aroma etika ekosentrisme, bukan antroposentrisme.

    Pada bagian lain, Department of Agriculture and Rural Development (DARD), January 2009, menyodorkan Rural Anti-Poverty / Social Inclusion Framework sebagai berikut:

    Gambar 2. Rural Anti-Poverty / Social Inclusion Framework, DARD, 2009

    Dalam kontek Indonesia, Pemerintah tentunya harus memiliki kerangka kerja (framework) yang jelas dan wajib untuk segera melakukan langkah-langkah  strategis dalam upaya mengeluarkan desa dari jerat kemiskinan di era pertentangan yang “saling meniadakan” seperti sekarang ini. Dalam kaitan ini, penulis mencoba menyodorkan kerangka pemikiran dengan mengadopsi beberapa pola pikir (diantaranya dari Dharmawan, 2008 dan DARD Strategic Plan, 2009), adalah sebagai berikut:

    Gambar 3. Kerangka Kerja Mengeluarkan Perdesaan dari Kemiskinan di Tengah Pertarungan Yang ”Saling Meniadakan”


    IV. Analisis

    Mengeluarkan desa dari kemiskinan bukanlah perkara yang sederhana, apalagi di era yang penuh dengan kebingungan, mekanisme zero-sum game. Dalam membedah persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di perdesaan ini, penulis berangkat dari tiga asumsi dasar; zero-sum game antara ekologi versus ekonomi, pertarungan antara budaya asli-lokal versus budaya barat (westernism), dan jargon sustainability yang kerap digunakan dalam program-program pemberdayaan perdesaan, yang pada akhirnya gagal melepaskan negara-negara dunia ketiga dari ketergantungan terhadap Barat (Amerika dan kawan-kawannya).

    Fakta-Fakta Ekonomi vs Ekologi

    Menyedihkan memang, ketika melihat desa secara mendalam. Betapa tidak, desa selalu menjadi korban keserakahan ekonomi yang menguras-habis sumber daya alam yang dimiliki. Sistem ekonomi yang dianut negara ini telah memprorakporandakan modal alam (natural capital) yang dimiliki. Kedok industrialisasi yang hadir dengan muka yang manis (janji mengeluarkan desa dari kemiskinan, meningkatkan tarap hidup masyarakat kebanyakan), pada gilirannya menggusur hak-hak yang dimiliki orang desa. Industrialisasi dalam prakteknya telah menjadi mesin uang bagi korporasi yang di dalamnya berisi segelintir konglomerat, dan pada saat yang sama menjadi mesin pembunuh bagi rakyat dan ekosistem.

    Ideologi pembangunan yang diagungkan para penguasa negeri ini adalah developmentalisme-growthisme, dimana aspek pertumbuhan menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Hingga pandangan para ahli ekonomi tentang pembangunan ekonomi diwarnai oleh dikotomi antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Terjadi kontroversi antara mana yang harus lebih dahulu untuk dilakukan dan dicapai, pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pembangunan. Kontroversi tersebut muncul disebabkan karena penerapan strategi pembangunan ekonomi yang mengacu pada pertumbuhan (growth) dan pemerataan (equity) belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Lalu, para ekonom sependapat bahwa pembangunan merupakan suatu proses untuk mencapai kemajuan. Proses tentunya membutuhkan input sumber daya untuk ditransformasikan menjadi sebuah hasil. Jika input tidak memadai, tentu akan menghasilkan output yang tidak optimal. Karena banyak yang terjebak pada persoalan minimisasi-maksimisasi, pada akhirnya kembali melahirkan pembangunan yang tidak manusiawi.

    Berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah, lebih banyak menuai kegagalan dibandingkan dengan keberhasilannya. Program Kredit Usaha Tani (KUT) misalnya, merupakan salah satu di antara serangkaian program pemerintah yang terbaru, yang menuai kegagalan. Program ini menempatkan Bank, Koprasi, LSM dan kelompok tani hanya sebagai mesin penyalur kredit, sedangkan tanggungjawab kredit terletak di tangan Departemen Koperasi. Pada tahun 1998, platfon KUT mencapai 8,4 triliun rupiah naik 13 kali lipat dari sebelumnya. Para petani menyebut program ini sebagai “kesalahan bertingkat enam” karena; (1) pelaksanaan KUT tidak benar-benar memberdayakan petani; (2) mesin penyalur KUT (LSM, Bank, Koperasi), ditunjuk tidak diseleksi secara ketat; (3)  Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dibuat secara serampangan, banyak fiktifnya; (4) kredit diberikan kepada siapa saja termasuk nonpetani, sehingga kurang tepat sasaran; (5) tidak ada pengawasan dalam penyaluran, penerimaan dan penggunaan kredit; (6) dana penyaluran banyak bocornya, mulai dari Departemen Koperasi, hingga ke KUD. Akibatnya per September 2000, tunggakan KUT mencapai 6,169 triliun rupiah atau 73,69% dari realisasi kredit.[17]

    Selanjutnya, program-program pemberdayaan ekonomi perdesaan seperti; peningkatan kapasitas ekonomi kawasan dan memacu pertumbuhan ekonomi wilayah melahirkan terkurasnya sumber daya. Hutan sebagai penyangga kehidupan masyarakat perdesaan semakin tipis, air menjadi barang yang mahal  bagi rakyat, hingga menimbulkan banjir dan erosi, dan lagi-lagi rakyat menjadi korban. Eksploitasi sumber daya alam semakin tidak terkendali, hingga tidak mempertimbangkan aspek tata ruang, mana lahan pemukiman, mana lahan pertanian, dan mana yang tidak membahayakan jika sumber daya alamnya yang digali. Apa kemudian yang terjadi?, Eksploitasi yang dilakukan Lapindo Brantas menjadi contoh nyata betapa kerakusan ekonomi telah menjelma menjadi “kiamat” bagi kehidupan masyarakat Sidoarjo. Demikian juga yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Desa-desa menjadi lautan lumpur, sungai menjadi laut karena banjir yang tak kunjung surut, tanah menjadi kering dan tandus akibat pembangunan yang tidak manusiawi itu.

    Pada saat yang bersamaan, ideologi developmentalisme gaya Barat juga melahirkan pencemaran lingkungan. Daratan, lautan dan udara tidak luput dari korban asap-asap yang mengepul dari konsumsi energi yang tinggi. Energi semakin terkuras, lalu menipiskan lapisan azon, dan pemanasan Global menjadi tragedi yang tidak terhindarkan. Secara pelan-pelan kutub es mencair, dan banyak manusia yang tidak menyadari bahwa secara perlahan banyak pulau tenggelam, air laut semakin naik, dan lagi-lagi rakyat kecil, nelayan di perdesaan yang hidup di tepi pantai menjadi korban.

    Walau angka pertumbuhan ekonomi dimungkinkan mengalami peningkatan dalam jangka pendek, namun dampaknya terhadap alam menimbulkan petaka ekologi yang luar biasa. Pencemaran lingkungan, pemanasan global, kerawanan pangan dan energi, hingga terjadinya konflik sosial adalah sederetan dampak yang ditimbulkan, dan sesungguhnya hal itu merupakan harga yang tidak akan terbayar.

    Fakta-Fakta Pertarungan Budaya

    Dilema ekonomi sebagaimana uraian di atas, diperparah oleh zero-sum game antara budaya barat (bawaan dari ideologi pembangunanisme) melawan budaya lokal-asli yang selama dipegang teguh masyarakat. Kearifan-kearifan lokal yang tertata sejak nenek moyang semakin bergeser dan hilang. Kearifan itu menjelma menjadi keserakahan. Budaya barat yang konsumtif telah menjadi virus sekaligus candu bagi masyarakat. Budaya hidup masyarakat banyak berpaling ke Barat, sepertinya jika tidak meniru barat maka tidak tergolong manusia modern.

    Pada tahap awal, konsumerisme menyerang masyarakat perkotaan, mulai dari cara berbusana, cara makan, prilaku, bahkan sampai menghilangkan rasionalitas. Akibatnya berbagai penyakit datang tak terhindarkan, akibat prilaku yang tidak berbudaya, hampir setiap orang terjebak pada sistem ekonomi kapitalis, konsumsi tinggi yang pada akhirnya terjebak berbagai skema keuangan (loan based), dan pada akhirnya menjadi bencana-tragedi bagi masyarakat. Berikutnya, dengan cepat pola hidup, budaya barat ini menyerang masyarakat perdesaan. Akibat yang ditimbulkan kurang lebih sama, masyarakat desa menjadi konsumtif (produktivitas semakin rendah), budaya barat kemudian menghancurkan tata nilai yang selama ini dipegang teguh masyarakat.

    Kearifan lokal yang selama ini terbangun di kalangan masyarakat Sunda misalnya, rereongan, sabilulungan, liliuran, telah diganti oleh sistem upah dan kontrak. Rearifan lokal dalam mengelola hutan, misalnya leuweung tutupan (hutan yang tidak boleh dirambah), kini semakin musnah, ditebang-dijual, dibiarkan gundul tidak ditanam lagi, semua itu demi pemenuhan kepuasan ekonomi. Budaya barat memalingkan tata nilai yang seharusnya hutan dan sumber daya adalah titilan, menjadi warisan yang kapan saja bisa di-uang-kan untuk dihabiskan.

    Fakta di daerah lain di Indonesia tidak jauh berbeda, hilangnya lembaga ketahanan pangan “lumbung” di jawa, musnahnya Sistem Pemerintahan Nagari di Minang, hancurnya jejaring sosial “Pela Gandong” di Maluku, hilangnya tradisi “Meunasah” di Aceh, serta  hilangnya pengaturan sumber daya alam “Awig-Awig” di Bali.

    Jargon Sustainability

    Kekuatan ekonomi yang menafikan ekologi, budaya barat yang menghempas budaya asli-lokal diperpanjang dengan sederetan program yang belakangan muncul atas nama sustainability. Ketika Indonesia mendapatkan bantuan dari Barat, baik berupa hutang ataupun hibah, sesungguhnya tidaklah murni bantuan tanpa kepentingan di belakangnya. Sebagai contoh, pada saat krisis keuangan menerpa negeri ini tahun 1998, IMF hadir bergaya dewa penyelamat. Pemerintah pun manggut-manggut sepakat dengan skema yang ditawarkannya, alhasil Indonesia menjadi tergantung kepada IMF dengan beban hutang yang sangat besar. Negara-negara atau lembaga-lembaga yang (katanya) donor, ternyata sarat kepentingan di belakangnya dan membuat ketergantungan negara-negara pengutang. Negara dunia ketika lainnya mungkin jauh lebih buruk ketimbang Indonesia, mereka terperosok kepada sebuah “penjara ketergantungan” terhadap Barat.

    Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang dibungkus dengan sampul sustainability pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan cerita di atas. Petani diiming-imingi berbagai produk kredit (loan) dengan dalih pemberdayaan, namun nyatanya justru memperdaya-menipu, petani menjadi terlilit hutang, panen pun tidak merasakan hasil (karena terpaksa harus meng-ijon), akhirnya kemiskinan pun tak terhindarkan.

    Paradigma pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam serangkaian kebijakan cenderung kapitalistik, melakukan pembangunan pertanian dengan cara jalan pintas (by-pass approach). Revolusi hijau tanpa reforma agraria adalah salah satu buktinya, akibatnya perubahan paradigma justru menciptakan missing link dalam pelaksanaan pembangunan pertanian dari satu periode ke periode lain. Sektor pertanian hanya dilihat secara parsial, direduksi sebagai sekedar persoalan produksi, teknologi, dan harga. Sementara lahan/ruang/tanah sebagai alas pembangunan pertanian tidak dianggap sebagai faktor amat penting. Sustainability melahirkan perambahan hutan, industrialisasi perdesaan tanpa arti,  dan berakhir dengan jebakan rural loan dan rural financing.

    Lantas strategi apa yang harus dilakukan agar desa secara perlahan dan sistematis keluar dari jebakan kemiskinan? Bagaimana ekonomi bias berjalan, tanpa harus merusak ruang ekologi? Bagaimana budaya lokal sebagai buah dari kearifan lokal –dalam hal pengelolaan modal alam, dalam kehidupan sosial, dan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat- bisa tumbuh kembali? Dan sustainability programs seperti apa yang bisa menyelamatkan desa (petani) dari jurang kemiskinan.

    Untuk menjawab persoalan di atas, penulis akan memaparkan exit strategy -sebagaimana terlihat dalam kerangka pemikiran- sebagai pendekatan strategis dalam upaya mengeluarkan desa dari kemiskinan di tengah mekanisme zero-sum game.


    1. 1. Economy on Human Ecology

    Disadari bahwa aspek ekonomi merupakan faktor yang sangat vital dalam kehidupan ini. Bahkan Ilmu ekonomi banyak ditafsirkan sebagai ilmu yang mempelajari prilaku manusia dalam pemenuhan kehidupan sehar-hari. Madzhab konvensional-kapitalis memandang bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari prilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Akibatnya apa yang terjadi?, karena ideologinya memandang bahwa kebutuhan itu tidak terbatas, maka segala cara dihalalkan demi pemuasan kebutuhan secara maksimal. Pengetahuan akan sumber daya yang terbatas tidak menjadikannya untuk memelihara dan menanam, namun bagaimana memburu dan memiliki, serta mengkonsumsi secara tak terkendali.

    Madzab ekonomi berikutnya menamakan dirinya sebagai madzhab alternative, yang memandang bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas (penganut madzab ini bangga,  karena menganggap kebalikan/lawan kapitalisme). Namun apa yang terjadi? Karena menganggap sumber daya itu tidak terbatas, maka pengerukan dan eksploitasi alam pun terjadi secara massif. Pengetahuan akan kebutuhan itu tidak terbatas, tidak menjadi landasan dalam memanfaatkan alam.

    Strategi penyadaran untuk membangun paradigma atau ideologi yang dinilai akan mampu membantu menyelamatkan alam adalah economy on human ecology . Yang dimaksud dengan economy on human ecology adalah prilaku ekonomi dalam mengelola, memanfaatkan, serta mengkonsumsi sumber daya alam yang berdimensi kemanusiaan dan kelestarian ekosistem. Masyarakat, pemerintah, dan swasta sudah saatnya disadarkan bahwa pola-pola ekonomi yang selama ini growth oriented dan menistakan manusia dan alam harus segera diakhiri. Apalah gunanya pertumbuhan ekonomi, berkembangnya kawasan, kalau kemudian melahirkan bencana dan kemiskinan. Program-program yang diusung pemerintah, swasta dan masyarakat  dalam mendorong perkembangan ekonomi perdesaan, membuka kesempatan lapangan kerja, akan menjadi petaka di kemudian hari jika tidak mempedulikan alam.

    Penguatan aspek sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berdimensi ekologi menjadi agenda berikutnya. Aspek ekonomi sangat melekat dengan kehidupan sosial. Jika dalam penyelesaian persoalan ekonomi tanpa dibarengi penguatan aspek sosial kemasyarakatan, persoalan kelembagaan sosial, dan sebagainya, maka kerawanan-kecemburuan sosial pun akan terjadi. Kerawanan dan kecemburuan itulah pada gilirannya melahirikan kriminalitas yang mengancam jiwa manusia dan alam sekitar.

    Dalam gerakan yang lebih parksis apa yang ditawarkan oleh DARD Strategic Plan (2009), program semacam Rural Champion sebagai arena kompetisi perdesaan dalam upaya mengurangi kemiskinan perlu dilakukan, namun tetap harus based on economy-ecology.

    1. 2. Local Culture Internalitation

    Nilai-nilai luhur dalam kehidupan sosial dalam mendorong ketahanan pangan dan energi, cara pengelolaan sumber daya alam, serta kearifan yang menjaga kelestarian alam perlu diinternatilisasi dalam masyarakat perdesaan khususnya, dan seluruh warga negara pada umumnya. Proses Internalisasi budaya lokal merupakan sebuah upaya “membatinkan” local wisdom (kearifan lokal) ke setiap jiwa masyarakat, sehingga terhindar dan terbebas dari pengaruh-pengaruh luar yang negative-destructive.

    Gaya hidup barat yang kian merambah ke perdesaan harus “dilawan” dengan kearifan yang terpatri. Consumerism life style harus dilawan dengan gaya hidup produktif. “Shopping harus diganti dengan Creating”.

    Selanjutnya adalah mengembangkan-menguatkan komunitas lokal perdesaan (developing rural communities). Pola hidup yang individualistic harus disadarkan dengan pentingnya komunitas, untuk maju dan sejahtera bersama. Pada saat yang sama, rural childcare harus dibangun dan dikuatkan.

    1. 3. Sustainability Livelihood

    Sustainable livelihood system, sebagaimana dinyatakan oleh Dharmawan (2008), sebuah derajat kesejahteraan sosial-ekonomi, yang tidak hanya berorientasikan pada akumulasi kapital sesaat, namun lebih mementingkan pemenuhan jaminan kebutuhan generasi mendatang agar mereka minimal dapat menikmati kehidupan yang sama kuantitas dan kualitasnya dengan apa yang dinikmati oleh generasi masa kini.

    Ecocentrism-Environmentalism harus menjadi semacam “ideologi” dalam pola-pola pemberdayaan masyarakat perdesaan. Pengembangan kawasan perdesaan yang berkelanjutan (Rural Sustainable Development) yang berideologi ekosentrisme harus termanifestasi secara nyata.

    Selanjutnya adalah partispasi kamunitas yang berkesinambungan (Participatory Sustainable Community) harus menjadi landasan dalam proses pengambilan keputusan-keputusan dalam mengeluarkan desa dari kemiskinan. Pendekataan bottom-up merupakan pendekatan yang dinilai cocok dalam melakukan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

    Ketiga pendekatan yang dipaparkan di atas harus mampu ditransformasikan kepada masyarakat perdesaan dengan mengedepankan solusi strategis dalam rangka mengeluarkan desa dari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan. Pranadji (2004) mengulas, Kata  transformasi  diambil  dari  terjemahan  kata  transformation (bahasa Inggris). Istilah transform (Neufebet and Guralnik, 1988) dapat diartikan sebagai perubahan, dan transformation dapat diartikan sebagai proses perubahan. Dalam arti yang lebih luas, transformasi mencakup bukan saja perubahan pada bentuk luar, namun juga pada hakikat atau sifat dasar, fungsi, dan struktur atau karakteristik perekonomian suatu masyarakat. Transformasi pertanian atau agribisnis di perdesaan, dapat diartikan sebagai perubahan bentuk, ciri, struktur, dan kemampuan sistem pertanian yang dapat menggairahkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan menyehatkan perekonomian masyarakat perdesaan.[18]

    Proses transformasi tentu memerlukan agent-agent yang memahami beberapa pendekatan strategis-solutif sebagaimana paparan di atas, serta  bersiap diri untuk melakukan proses transformasi sosial di perdesaan. Sesungguhnya, yang paling berkewajiban dalam hal ini adalah Negara. Paradigma yang selama ini dianut (developmentalisme-westernisme) harus dirubah dengan paradigma ekosentris dan mengedepankan budaya asli-lokal.

    Outcome yang diharapkan dari rangkaian proses di atas, diantaranya adalah; Peningkatan taraf hidup dan Perbaikan nafkah hidup di perdesaan, terciptanya ketahanan pangan dan energi, berkurangnya kerentanan kehidupan terhadap berbagai ancaman krisis ekologi, orientasi gaya hidup kembali menjadi ekosentrisme, serta bangkitnya local wisdom & revitalisasi local knowledge, adanya jaminan hidup generasi mendatang,  dan pada akhirnya desa terbebas dari sebuah jebakan bernama “kemiskinan”.

    Peningkatan taraf hidup berarti tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat perdesaan. Turunnya harga harga bahan pokok seperti beras dapat menurunkan jumlah penduduk miskin. Arip Muttaqien (2006) mengungkapkan, dengan menurunkan harga beras, jumlah rakyat miskin akan menurun. Begitulah logika yang digunakan para peneliti Bank Dunia. Sepintas, saran tersebut memang masuk akal. Apalagi jika menggunakan logika berpikir ekonomi. Beras, sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, adalah salah satu indikator untuk mengukur kemiskinan. Menurut konsep ”garis kemiskinan”, penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan termasuk penduduk miskin. Istilah garis kemiskinan yang dimunculkan oleh Sayogyo (1973) memiliki berbagai metodologi dalam pengukurannya. Salah satu yang terkenal adalah pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach).[19]

    Perbaikan nafkah hidup di perdesaan yang dimaksud adalah sistem nafkah berkelanjutan (sustainable livelihood system approach). Dharmawan (2008), mengungkapkan Pendekatan sistem nafkah berkelanjutan berusaha mencapai derajat pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi secara adil dan seimbang. Pencapaian derajat kesejahteraan sosial didekati melalui kombinasi aktivitas dan utilisasi modal-modal yang ada dalam tata sistem-nafkah.

    Selanjutnya, ketahanan pangan dan energi juga merupakan target luaran yang hendak dicapai dalam upaya mengeluarkan desa dari kemiskinan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Artinya, warga bangsa dimana saja berada berhak atas pangan yang cukup, karena pangan merupakan hak asasi manusia. Pengertian Ketahanan Pangan adalah: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Selain ketahanan pangan, ketahanan energi bagi masyarakat perdesaan menjadi target luaran. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, tujuan pengelolaan energi diantaranya adalah: tercapainya kemandirian pengelolaan energi; dan terjaminnya ketersediaan energi dalam negeri, baik dari sumber di dalam negeri maupun di luar negeri.

    Kehidupan sekarang ini sangat rentan terhadap berbagai ancaman krisis ekologi. Untuk menghindari krisis tersebut, masyarakat perlu disadarkan bahwa orientasi gaya hidup harus mengarah ke ekosentrisme, bukan lagi antroposentrime. Ekosentrisme memandang bahwa posisi manusia dan makhluk lainnya sejajar sehingga harus saling melindungi, bukan saling meniadakan satu sama lainnya.

    Selanjutnya, Local wisdom yang selama ini tercerabut, secara perlahan diharapkan tumbuh kembali. Berbagai bentuk kearifan lokal yang hilang, harus digali kembali. Demikian juga dengan local knowledge yang harus direvitalisasi. Local wisdom dan local knowledge banyak ditinggalkan, akhirnya krisis budaya terjadi di perdesaan. Budaya luar (Barat) yang semakin merasuki masyarakat perdesaan harus segera dibendung oleh kekuatan lokal.

    Jika melihat kerusakan lingkungan yang terjadi, sepertinya sudah tidak ada lagi jaminan hidup bagi generasi mendatang. Tidak dapat dibayangkan, bagaimana nanti mereka mempertahankan hidupnya, sementara ekosistemnya sudah rusak. Oleh karenanya, pemberdayaan dan gerakan penyadaran bagi masyarakat perdesaan harus mengarah kepada terjaminnya masa depan mereka dalam dimensi ekologi pada khususnya.

    Jika pendekatan strategis tersebut dijalankan dengan baik dan melalui proses transformasi yang tepat, maka akan terciptanya jaminan hidup generasi mendatang. Alhasil, tujuan akhir atau target luaran dari exit strategi yang telah dipaparkan adalah membebaskan desa dari sebuah jebakan “kemiskinan”.

    Seyogianya pemerintah Indonesia secara serius berupaya menyelesaikan persoalan kemiskinan di Indonesia, khususnya di perdesaan. Kenaikan anggaran dalam upaya pengentasan kemiskinan seyogyanya linier dengan penurunan penduduk miskin di Indonesia. Barangkali pendekatan-pendekatan  strategis yang telah diuraikan dalam makalah ini bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan perubahan paradigma pembangunan dan kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan.

    1. V. Kesimpulan dan Saran

    Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa:

    1. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan di perdesaan harus dapat diakhiri walau di tengah pertarungan “zero-sum game”.
    2. Strategi penyadaran (menjadi paradigma/ideologi) yang harus dilakukan untuk menyelamatkan desa adalah economy on human ecology, yaitu pola prilaku ekonomi dalam mengelola, memanfaatkan, serta mengkonsumsi sumber daya yang berdimensi ekosentrisme-humanistik. Pola ekonomi growth oriented yang menistakan manusia dan alam harus segera diakhiri.
    3. Mengeluarkan desa dari kemiskinan di tengah pertarungan budaya modernism-westernism vs budaya lokal bukanlah perkara sederhana. Nilai-nilai luhur kehidupan sosial dalam mengelola sumber daya dan menjaga kelestarian alam perlu diinternalisasi. Proses Internalisasi budaya lokal merupakan sebuah upaya “membatinkan” local wisdom ke setiap jiwa masyarakat, sehingga terhindar dan terbebas dari pengaruh-pengaruh luar yang negative-destructive.
    4. Jargon sustainability yang selama ini justru melanggengkan ketergantungan masyarakat perdesaan harus segera dikoreksi. Sustainable livelihood system, sebagai sebuah derajat kesejahteraan sosial-ekonomi yang tidak berorientasikan akumulasi kapital sesaat dan mementingkan kebutuhan generasi mendatang haruslah menjadi pijakan.

    Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

    1. Pemerintah harus mempunyai political will yang kuat dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan di perdesaan.
    2. Pihak swasta atau lembaga non pemerintah yang turut berperan dalam  program pemberdayaan masyarakat perdesaan hendaknya menggunakan model pemberdayaan yang memberdayakan masyarakat.
    3. Masyarakat harus memahami ekosentrisme dan kembali kepada tata nilai budaya lokal-asli yang selama ini terbukti menjaga kelestarian kehidupan.

    Daftar Pustaka

    A Bakir Ihsan,  2007, Jembatan Politik Menanggulangi Kemiskinan, Rabu, 31 Oktober, http://www.media-indonesia.com.

    Allen, Roy E., 2008. Human Ecology Economics A new framework for global Sustainability, Park Square, Milton Park, Abingdon.

    Anwari WMK, 2006, Arah Baru Pengentasan Kemiskinan: Identifikasi Masalah-Masalah Substantif, Jurnal Equilibrium Vol. 3, No. 2, Januari-April, Jakarta.

    Arip Muttaqien, 2006, Bank Dunia, Beras dan Kesejahteraan Petani, Koran Seputar Indonesia, 02 Desember, Jakarta.

    Arya Hadi Dharmawan, 2008, Membebaskan Desa dari Ketertinggalan dan Kemiskinan: perspektif Sosiologi Pembangunan Perdesaan, Makalah Pemicu Diskusi ”Keluar dari Desa Tertingal”, Jakarta.

    —————————–, 2008, Pendekatan-Pendekatan Pembangunan Perdesaan dan Pertanian: Klasik dan Kontemporer, Makalah, Bogor.

    Cleaver, Kevin M., 1997, Rural Development Strategies for Poverty Reduction and Environmental Protection in Sub-Saharan Africa Directions in Development, The World Bank, Washington, D.C.

    David Brain, 2004, The Poverty of Ecology: The Contradictory Impact of the Environmental Movement on the Technology and Politics of Place, Division of Social Sciences New College of Florida, http://www.allacademic.com

    Department of Agriculture and Rural Development (DARD), 2009, Rural Anti-Poverty / Social Inclusion Framework, January.

    Didik Suharjito, et.all., 2003, Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya Agroforestri, Bahan Ajaran, Bogor.

    Ellis, Frank, 2000, Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries, Oxford University Press, New York.

    Ellis, Frank, 2005, Small-Farms, Livelihood Diversification and Rural-Urban Transitions: Strategic Issues in Sub-Saharan Africa, Paper prepared for the Research Workshop on: The Future of Small Farms, Overseas Development Group (ODG), University of East Anglia, Norwich

    Erna Rositah, 2005, Kemiskinan Masyarakat Desa Sekitar Hutan dan Penanggulangannya: Studi Kasus di Kabupaten Malinau, http://www.cifor.cgiar.org.

    Gregorius Sahdan, 2005, Menanggulangi Kemiskinan Desa, ekonomirakyat.org.

    Iwan Setiajie Anugrah & Erma Suryani, 2009, Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Dalam Perspektif Kemiskinan Berkelanjutan, Makalah.

    Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Balai Pustaka, Jakarta.

    Lala M . Kolopaking, Bahan Mata Kuliah Gerakan Sosial dan Dinamika Masyarakat Perdesaan, Bogor, 2009

    Rural Sociological Society, 2006, The Challenges of Rural Poverty, Number 2, January.

    Sarbini Sumawinata, 2004. Politik Ekonomi Kerakyatan, Gramedia, Jakarta

    Soemarno, 2004, Pendekatan Ekologi-Ekonomi Dalam Pengembangan Sumberdaya Hutan, Agustus.

    Throsby. David, 2001, Economics and Culture, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom.

    Tri Pranadji  dan Endang Lestari Hastuti, 2004,  Transformasi Sosio-Budaya Dalam Pembangunan Perdesaan, Makalah, Bogor.

    Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, tentang Energi

    Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, tentang Pangan

    World Bank, 1996. Toward Environmentally Sustainable Development in Sub-Saharan Africa: A World Bank Agenda. Development in Practice Series. Washington, D.C.

    Situs internet:

    http://world-poverty.org

    http://www.ifad.org, Situs IFAD

    http://www.ruralpovertyportal.org

    Sumber: Jurnal Equilibrium (2010)

    *SUTIA BUDI, lahir di Kampung Cibuntu-Mekarsari, Desa Sarimukti-Karangnunggal- Tasikmalaya, 9 Mei 1979. Saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Sekolah Pascasarjana IPB, konsentrasi Ekonomi Politik. Menyelesaikan pendidikan S1 di Perguruan Tinggi Muhammadiyah-STIE Ahmad Dahlan Jakarta. Penulis dapat dihubungi melalui email:sutia_budy@yahoo.com

    .


    [1] http://world-poverty.org/povertyinlatinamerica.aspx

    [2] http://world-poverty.org/povertyinasia.aspx

    [3] Source: The International Fund for Agricultural Development (IFAD) http://www.ruralpovertyportal.org/web/guest/country/home/tags/indonesia

    [4] Iwan Setiajie Anugrah & Erma Suryani, Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Dalam Perspektif Kemiskinan Berkelanjutan, Makalah, 2009.

    [5] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

    [6] Gregorius Sahdan, Menanggulangi Kemiskinan Desa, www.ekonomirakyat.org, Maret  2005

    [7] Arya Hadi Dharmawan, Membebaskan Desa dari Ketertinggalan dan Kemiskinan: perspektif Sosiologi Pembangunan Perdesaan, Makalah Pemicu Diskusi ”Keluar dari Desa Tertingal”, Jakarta, 2008

    [8] Gregorius Sahdan. loc. cit

    [9] Rural Sociological Society, The Challenges of Rural Poverty, Number 2, January 2006.

    [10] Anwari WMK, Arah Baru Pengentasan Kemiskinan: Identifikasi Masalah-Masalah Substantif, Jurnal Equilibrium Vol. 3, No. 2, Januari-April 2006, Jakarta.

    [11] Soemarno, Agustus 2004, Pendekatan Ekologi-Ekonomi Dalam Pengembangan Sumberdaya Hutan.

    [12] Anwari, log. Cit.

    [13] Dalam Sarbini Sumawinata, 2004. Politik Ekonomi Kerakyatan, Gramedia, Jakarta

    [14] Konsep sustainable livelihood system pertama kali dikembangkan di Inggris pada 1990an. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembangunan kontemporer yang berusaha mengoreksi pendekatan ala modernisasi yang dikenal biasanya kurang-akrab terhadap lingkungan dan kearifan-lokal (local wisdom). Lihat Arya Hadi Dahmawan, 2008, Membebaskan Desa dari Ketertinggalan dan Kemiskinan: perspektif Sosiologi Pembangunan Perdesaan. Lihat juga Ellis, Frank, 2000, Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries dan  2005, Small-Farms, Livelihood Diversification and Rural-Urban Transitions: Strategic Issues in Sub-Saharan Africa.

    [15] Roy E. Allen, Human Ecology Economics A new framework for global Sustainability, Park Square, Milton Park, Abingdon, 2008

    [16] Lala M . Kolopaking, Bahan Mata Kuliah Gerakan Sosial dan Dinamika Masyarakat Perdesaan, Bogor, 2009.

    [17] Log. Cit, Gregorius Sahdan

    [18] Tri Pranadji  dan Endang Lestari Hastuti, 2004,  Transformasi Sosio-Budaya Dalam Pembangunan Perdesaan, Makalah, Bogor.

    [19] Arip Muttaqien, 2006, Bank Dunia, Beras dan Kesejahteraan Petani, Koran Seputar Indonesia, 02 Desember 2006.

    Posted by: dombatasik | June 8, 2010

    Kandang Domba SAMA Ternak

    Wilujeng Sumpeng di Kandang….

    Categories

    Follow

    Get every new post delivered to your Inbox.